GMKI Kupang Minta Aksi Kelompok Masyarakat Harus Berijin dan Taati Protokol Kesehatan

KOTA KUPANG – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Kupang meminta aksi kelompok masyarakat berupa orasi, mimbar bebas dan demonstrasi hendaknya mengantongi ijin kepolisian dan taat pada protokol kesehatan.


Ketua  badan pengurus cabang GMKI Kupang, Umbu Ferdi, Rabu (29/7/2020) menyampaikan bahwa setiap organisasi masyarakat, aliansi dan organisasi mahasiswa wajib memberitahukan kegiatan aksi dalam bentuk Surat pemberitahuan aksi kepada Polres Kupang Kota minimal 3 hari sebelum aksi.

Ia juga menghimbau agar pelaksana aksi mematuhi segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.


“Bagi Aliansi, ormas maupun organisasi mahasiswa sudah semestinya mematuhi prosedur perijinan sesuai aturan yang ada serta melaporkan keberadaannya kepada pemerintah setempat dalam hal ini Kesbangpol Kota Kupang,” tandasnya di sekretariat GMKI Cabang Kupang.


Pasca adaptasi kebiasaan baru akibat Pandemic Covid-19 ini, di Kota Kupang mulai banyak kegiatan aksi unjuk rasa dalam bentuk orasi, mimbar bebas yang semula di batasi sudah dapat dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa ataupun aliansi. 


Oleh karenanya GMKI Kupang berharap agar dalam menyampaikan pendapat di muka umum hendaknya harus sesuai dengan aturannya yaitu undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.


Data dari Polres Kupang Kota menunjukkan  bahwa ada beberapa lembaga yang sudah melaksanakan aksi tetapi tetap ditekankan terkait protokol kesehatan dan prosedur waktu pengurusan surat ijin pelaksanaan aksi.


Umbu Ferdy selaku Ketua GMKI cabang Kupang berharap agar semua pihak bisa menaati protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Kupang dan Provinsi NTT. 

Penulis: Ilo

Editor: Jefri Tapobali

Ayah Perkosa Dua Putrinya dan Beri Uang Jajan Rp 50 Ribu Untuk Tutup Mulut

JATENG – Seorang pria berinisial BS (41) kini harus meringkuk di penjara setelah ditangkap polisi akibat aksi cabulnya. Mirisnya, warga asal Banyumas, Jawa Tengah memperkosa dua anak kandungnya.

“Kasus pencabulan ini berhasil kami ungkap pada hari Senin (27/7) berdasarkan LP/B/304/VII/2020/Jateng/Resta Bms tanggal 27 Juli 2020 yang ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap tersangka BS (41), warga Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Ajun Komisaris Polisi (AKP) Berry seperti dilaporkan Antara, Selasa (28/7/2020).

Ia mengatakan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Slamet terhadap dua anak kandungnya itu terungkap berkat cerita kedua korban, NPJ (18) dan CDP (11), kepada ibunya, SPA (42) pada Selasa (21/7/2020) sekitar pukul 19.00 WIB.

Berry mengungkapkan, kronologis pengungkapan kasus ini berawal saat NPJ secara tiba-tiba minta izin kepada ibunya untuk kuliah di Jakarta, namun ditanggapi keinginan SPA yang ingin bekerja.

Mendengar keinginan ibunya yang ingin bekerja, NPJ melarangnya. SPA pun bertanya kepada NPJ terkait dengan alasan melarangnya bekerja. Pertanyaan tersebut dijawab oleh NPJ bahwa dia takut dilecehkan lagi oleh ayahnya. Pada saat yang sama, CDP pun bercerita jika dia pernah dilecehkan oleh ayahnya.

Setelah mendengar keluh kesah anak-anaknya tersebut, SPA kemudian bercerita kepada salah seorang saudaranya dan ditindaklanjuti dengan laporan kepada ketua RT setempat serta diteruskan ke Polresta Banyumas.

“Atas dasar laporan yang kami terima pada hari Senin (27/7), kami segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap pelaku atas nama BS serta mengamankan sejumlah barang bukti,” kata Kasatreskrim AKP Berry.

Kuasa Hukum Kang Asep Surati Kapolri Untuk Menindaklanjuti Kasus Kehilangan Uang Negara

KOTA KUPANG – Tommy Michael D. Jacob, SH selaku kuasa hukum Stefanus Jefons alias kang Asep menyurati Kapolri untuk menindaklanjuti kasus hilangnya uang negara di brankas balai diklat provinsi NTT yang terjadi pada tahun 2010 dan 2018.

Dalam surat itu, Tommy Jacob selaku kuasa hukum meminta Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti kasus tersebut agar pelaku yang merugikan keuangan negara dapat segera ditemukan dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kuasa hukum juga meminta agar Kapolri memeriksa mantan Kapolsek Maulafa, Margaritha Sulabessy.

Pasalnya sewaktu menjabat kasus ini tidak diselesaikan. Justru kliennya yang melakukan kritikan sebagai masyarakat di media sosial Facebook berakhir dengan Kriminalisasi.

“Kami merasa keberatan terkait kriminalisasi dengan pasal UU ITE yang diperiksa oleh bagian khusus siber Polda NTT, yang dilaporkan oleh mantan Kapolsek Maulafa terhadap klien kami,” ungkap Tommy Jacob dalam surat yang diterima media ini, Selasa (28/7/2020).

Menurut pengacara yang akrab disapa TJ ini, apa yang dilakukan oleh kliennya adalah bentuk kritikan terhadap kinerja Kapolsek Maulafa dalam menangani kasus itu.

“Kami heran, Kapolsek Maulafa saat itu sibuk melakukan kriminalisasi terhadap klien kami namun tidak sibuk dalam menemukan pelaku pencurian uang negara di balai diklat Provinsi NTT,” tandas TJ.

Ia menjelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi” dan pasal 2 ayat (2) huruf a berbunyi “Hak menaati, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi“. Pasat 2 ayat (2) huruf d berbunyi “Hak untuk memperoleh Jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum”. dan pasal 2 ayat (2) huruf e berbunyi “Hak untuk memperoleh pelindungan hukum”.

“Sesuai dasar hukum yang dijelaskan maka sangat beralasan hukum kritikan klien kami sebagai masyarakat terhadap kinerja Kapolsek Maulafa yang sampai saat ini belum menemukan pelaku dalam pengungkapan kasus yang merugikan Negara tersebut di Balai Diklat Provinsi NIT, namun perjuangan klien kami sebagai masyarakat melalui kritikan tersebut berakhir dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kapolsek Maulata saat itu,” sebut TJ.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda NTT Kombes Pol Yudi mengatakan berkas perkara yang ditangani Reskrimum Polda NTT sudah P21 sehingga telah dilimpihkan ke kejaksaan.

“Berkasnya sudah P21 sehingga kita limpahkan ke kejaksaan,” kata Kombes Pol Yudi AB Sinlaeloe di Mapolda NTT, Kamis (2/7).

Dalam perkara ini, Kang Asep diduga melanggar pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 750 juta.

Kasus ini bermula dari unggahan Kang Asep di Facebook akun Asep Jeff, yang menilai kinerja Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota tidak mampu menyelesaikan sejumlah kasus. 

Kasus yang dimaksud berupa pencurian brankas di Balai pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTT, dan kasus penganiayaan yang melibatkan Naning Jari.

Dalam unggahan itu, ia menyebut Polsek Maulafa tidak mampu menyelesaikan kasus pencurian brankas di balai BPSDM NTT senilai Rp 300 juta lebih, padahal menurutnya kasus itu sudah mempunyai indikasi petunjuk yang jelas, yang melibatkan orang dalam.

Dia juga mengunggah dua kasus penganiayaan dengan penyelesaian yang berbeda kemudian membandingkannya.

“Posting-an dibagikan ke akun Facebook, sehingga dibaca oleh umum yang mana menurut ahli telah menyerang harkat dan martabat Kapolsek Maulafa yang saat itu dijabat Margaritha R Sulabesi,” ujar Dir Reskrimsus Polda NTT.

Polda NTT sudah berupaya melakukan mediasi. Saat itu Kang Asep beralasan bahwa semua unggahannya itu merupakan bentuk kritikan kepada Kapolsek Maulafa. Kritikan itu berarti ia mempunyai kepedulian pada Polsek Maulafa.

Kapolsek kemudian meminta Asep Jef membuktikan semua tuduhan itu di hadapan tim mediasi. Sebab semua unggahan Asef Jeff tidak benar adanya. Dia memiliki semua bukti atas kasus yang dituduhkan kepadanya.

“Tidak ada rekayasa kasus, jika itu terjadi maka tidak ada P21. Semua kasus diselesaikan sesuai prosedur yang ada, jadi saya minta Kang Asep membuktikan semua ucapan itu,” ujar Margaritha Sulabesi.

Ia mengatakan, kritikan itu wajar, namun disertai dengan kata-kata yang diunggahnya itu, ‘baingao’, buta knop, dan rekayasa.

Margaritha menilai, unggahan Kang Asep di facebook merugikan dirinya. Publik terlanjur menghakiminya sebagaimana unggahan Asep Jeff. Publik menghakiminya sebagai seorang ‘Baingao (tolol)’, rekayasa kasus, dan buta knop (tidak paham aturan).

Dalam mediasi di Polda NTT, Kang Asep Jeff meminta maaf dan berjanji akan menghapus semua posting-an yang diunggah, serta mengklarifikasi ke publik melalui akun Facebooknya.

Margaritha menerima permintaan maaf dari Asep atas kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang sudah dilaporkan, namun tetap menyerahkan semua penyelesaian kasus melalui ranah hukum.

“Sejak awal saya sudah memberikan maaf, namun untuk memulihkan nama saya tetap melalui prosedur hukum dan saya tidak mencabut laporan saya,” tegas Margaritha. 

Penulis dan Editor: Jefri Tapobali

Trans Nusa Kembali Buka Penerbangan ke Lembata

KOTA KUPANG – TransNusa kembali melayani penerbangan rute Kota Kupang menuju Lewoleba mulai tanggal 2 Agustus 2020. 

Dalam rilis yang diterima dari Bepit Bartels, Regional Manager TransNusa Aviation Mandiri Area NTT, Jumat (24/7/2020) siang, keputusan itu diambil oleh TransNusa karena calon penumpang pesawat udara yang sudah semakin memahami persyaratan-perjalanan udara bagi penumpang dengan mengacu kepada Surat Edaran dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.550/08/DISHUB/2020 tentang Bebas Dokumen Kesehatan/Bebas COVID-19 Bagi Pelaku Perjalanan.

TransNusa sudah kembali beroperasi ke delapan kota dari 13 kota di Nusa Tenggara Timur sejak 22 Juni 2020. 

Nantinya, Transnusa akan terus melakukan evaluasi ke berbagai kota lainnya sesuai dengan perkembangan situasi yang ada. 

Adapun rute tujuan Kupang–Lewoleba–Kupang akan beroperasi setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Tak hanya itu, fasilitas gratis bagasi hingga 10 kilogram juga diberikan untuk seluruh penumpang. Bahkan, bagi penumpang yang membeli tiket Transnusa melalui lamam www.transnusa.co.id dapat membeli tambahan bagasi mulai dari 5 kilogram.

“TransNusa akan selalu mengedepankan protokol kesehatan dan akan terus meninjau keadaan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat,” bunyi rilis tersebut.

Masyarakat NTT pun bisa mendapatkan informasi terbaru seputar TransNusa dengan mengunjungi laman resmi TransNusa di www.transnusa.co.id, akun resmi sosial media TransNusa di Instagram @transnusa.idn, dan Facebook di TransNusa Official. Informasi juga bisa didapatkan dengan menghubungi call center di 0380 822555dan email cs@transnusa.co.id serta kantor perwakilan TransNusa yang telah ada.

Berikut adalah jadwal terbang dari kota Kupang menuju kota Lewoleba (4 kali seminggu).

1. Berangkat dari Kupang pukul 12.10 Wita, tiba di Lewoleba pukul 12.55 Wita.

2. Berangkat dari Lewoleba pukul 13.20 Wita, tiba di Kupang pukul 14.00 Wita.

Wali Kota Kupang Minta Dukungan Informasi Dari Semua Pihak Terkait Bantuan Bagi Masyarakat Susah

PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH., pada Minggu (26/7) menghadiri acara perhadapan dan serah terima pendeta di wilayah Klasis Kota Kupang Timur bertempat di Jemaat GMIT Moria Liliba. 

Kebaktian Perhadapan Pendeta berlangsung dalam ibadah pagi yang dipimpin oleh Ketua Klasis Kota Kupang Timur, Pdt. Samuel Pandi, S.Th., disaksikan oleh anggota Jemaat Moria Liliba, jemaat tamu dari Gereja GMIT Imanuel Kolhua dan para undangan yang hadir.

Perhadapan dan serah terima pendeta dilaksanakan bagi Pdt. Dorkas Tudu-Umbu Tara, S.Th., yang sebelumnya melayani di Jemaat GMIT Moria Liliba dimutasikan untuk melayani di Jemaat GMIT Imanuel Kolhua. Sedangkan Pdt. Jeane M. Olivier-Nalle, M.Th yang kurang lebih telah melayani di Jemaat GMIT Maranatha Oebufu selama 4 tahun dimutasikan menjadi pelayan di Jemaat GMIT Moria Liliba. 

Pada kesempatan tersebut juga sekaligus dilakukan serah terima jabatan ketua majelis Jemaat Moria Liliba yang baru.

Wali Kota Kupang dalam sambutannya mengatakan dengan adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara pendeta, ketua majelis jemaat dan Jemaat Moria Liliba, beliau meyakini jemaat kedepannya dapat terus bertumbuh dan berkembang menjadi terang dan garam di tengah dunia. 

Hal ini, menurut Wali Kota, terutama dalam menunjukkan kualitas dalam aspek iman kerohanian jemaat yang teraktualisasi dan terpancar dalam interaksi kehidupan, baik dalam tataran berjemaat maupun dalam konteks jemaat sebagai bagian dari warga masyarakat daerah ini.

Wali Kota menegaskan bahwa kedua Pendeta yang diperhadapkan memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama seperti Wali Kota yaitu melayani masyarakat. Beliau berharap peran gereja melalui para pendeta untuk membantu pemerintah dalam melayani dengan cara memberikan informasi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepada pemerintah. 

“Di lingkungan kita masih banyak masyarakat yang susah, mereka masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan dukungan kita semua dilingkup pemerintah Kota Kupang untuk memberikan informasi kepada kami terkait bantuan kepada masyarakat,” ungkap Wali Kota.

Beliau juga mengajak semua yang hadir untuk menjadi mitra serta ikut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota kupang, baik itu melalui bentuk partisipasi langsung maupun tidak langsung. 

Bahkan menurutnya, partisipasi dalam bentuk ide gagasan serta kritik dan saran yang bersifat konstruktif juga sangat diharapkan demi peningkatan pelayanan serta terealisasinya program pembangunan demi mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang sejahtera, adil dan makmur.

Di akhir acara Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Pdt. Dorkas Tudu-Umbu Tara, S.Th., yang dalam beberapa waktu lalu telah memangku jabatan sebagai pendeta dan ketua majelis jemaat di tempat ini, serta ucapan selamat melayani di ladang pelayanan yang baru di Jemaat Imanuel Kolhua. Begitupun ucapan selamat melayani bagi ibu Pdt. Jeane M. Oliver-Nalle, M.Th., selaku ketua majelis jemaat yang baru di Jemaat Moria Liliba. 

“Marilah kita semua terus mendoakan dan menggumuli kota ini, agar Tuhan melimpahkan berkatnya demi kesejahteraan kita semua sebagai warga masyarakat yang berdiam di dalamnya,” tandas Wali Kota.

Sebelumnya, dalam laporan ketua panitia, Gabriel Beri Binna, bahwa mengingat pentingnya momentum kegiatan ini, maka jemaat dan panitia berusaha untuk melaksanakan dengan baik meskipun dalam keadaan pandemi saat ini. Diungkapkan, protokol kesehatan diterapkan sesuai prosedur yang ditetapkan, mulai dari alat untuk mencuci tangan, cek suhu tubuh menggunakan thermal gun hingga posisi duduk jemaat di dalam gereja yang telah diatur jarak sesuai ketentuan. 

Disampaikan pula bahwa seluruh rangkaian acara tersebut dapat terlaksana karena partisipasi anggota Jemaat Moria Liliba dan juga kehadiran Wali Kota Kupang di sela-sela kesibukaanya dalam momen berbahagia tersebut. (PKP_chr/ghe)

Dugaan Penipuan, Mantan Sekda NTT dan Anaknya Dipolisikan

KOTA KUPANG – Diduga terkait penipuan, Mantan Sekda NTT, Jamin Habib dan anak kandungnya, Defino Putera Jamin, dilaporkan ke Polda NTT.

Jamin Habib dan anaknya dilaporkan oleh, Matildis Terisno, warga Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan bukti laporan, STTL/B/174/IV/RES. 1.11/2020/SPKT. 

Tim kuasa hukum Mathildis, Joseph Hutapara Passar, SH.MH dan Ady Bullu, SH, mengatakan, kasus dugaan penipuan ini berawal pada tahun 1996, Johni Iwo, suami Mathildis mengikuti proses tender proyek pembangunan gedung salah satu SMP di Ruteng.

Johni Iwo lalu bertemu Jamin terkait proses tender itu. Kepada Johni, Jamin pun berjanji akan mengawal proses tender yang sedang berjalan. 

Atas permintaan Jamin, Johanes Iwo kemudian menyerahkan sertifikat tanah bernomor M 568 seluas 14.988 ha ke BPN guna dilakukan pemecahan. Dalam proses pemecahan, tahun 1997 terbitlah dua sertifikat bernomor M 764 seluas 7.484 atas nama Matihildis Trisno, sedangkan SHM 765 seluas 7.484 sudah beralih menjadi, Defino Putera Jamin yang tertera dalam peralihan hak akta jual beli nomor 5/AJB/KK/II/1997 tanggal 27 Februari 1997.

Dengan peralihan nama itu, pihaknya lalu mencek ke BPN dan kantor camat Komodo selaku PPAT. Ditemukan fakta, akta nomor 5 itu tidak terdaftar di buku register PPAT kecamatan Komodo. Hal ini disesuaikan dengan surat dari PPAT kecamatan Komodo tanggal 6 April 2020.

“Faktanya, dalam akta jual beli hanya tertera akta nomor empat, tidak ada akta nomor 5. Artinya, akta jual beli dalam SHM 765 itu diduga fiktif. Sehingga kita tempuh jalur hukum,” ujar kuasa hukum, Joseph Hutapara Passar, kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020). 

Ia mengapresiasi kinerja penyidik Polda NTT yang saat ini sedang melakukan penyelidian kasus itu. Ia juga berharap, kasus itu segera diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, kuasa hukum terlapor, Rudi Tonbessi, mengaku, kliennya dipanggil penyidik guna melakukan klarifikasi. 

“Masih klarifikasi, baru dugaan, belum penyelidikan. Tidak ada seperti yang dituduhkan,” katanya. 

Menurut dia, dalam kasus ini, pihak pelapor juga telah melayangkan gugatan perdata di PN Labuan Bajo. Karena itu, pada prinsipnya, kasus perdata yang harus diprioritaskan. 

Ia juga mengaku kliennya telah membuat laporan balik terhadap Johni Iwo kasus dugaan penggelapan di Polda NTT. (Tim)

Kasus kredit Macet Bank NTT Cabang Surabaya Segera Disidangkan


KOTA KUPANG – Kasus dugaan korupsi kredit modal kerja dan investasi jangka panjang pada Bank NTT Cabang Surabaya Tahun 2018 senilai Rp. 149 miliar yang merugikan negara Rp 127 miliar segera disidangkan.

Pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Jumat (24/7/2020).

“Sudah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTT. Dalam pelimpahan JPU Kejati NTT serahkan barang bukti, berkas perkara dan tersangka,” ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H, saat dikonfirmasi wartawan.

Dijelaskan Abdul, berkas perkara yang dilimpahkan yakni berkas Yohanes R. Sulayman, Stefanus Sulayman, Ilham Nurdianto, Wiliam Kondrata, Adi Leba, Muhamad Ruslan, Lo Mie Lin dan Siswanto Kondrata.

Setelah dilimpahkan pihak JPU, kata Abdul, tinggal menunggu jadwal sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.

Terpisah, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang, Dju Jhonson Mira Mengngi, S. H, MH kepada wartawan membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara kasus dugaan korupsi kredit modal kerja dan investasi jangka panjang pada Bank NTT Cabang Surabaya.

Menurut Jhonson, setelah dilimpahkan dirinya selaku KPN Kelas IA Kupang, bakal menunjuk hakim untuk memimpin sidang terkait kasus dugaan korupsi kredit modal kerja dan investasi jangka panjang pada Bank NTT Cabang Surabaya itu.

“Paling lambat pekan depan kasusnya sudah bisa disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang,” kata Jhonson. (DS)

DPRD Rote Ndao Temui Banyak Penyelewengan Dana Desa Saat Kunker

ROTE NDAO – Menanggapi adanya laporan pengaduan dari Masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Oebau, Kec. Pantai Baru, Kab. Rote Ndao, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Rote Ndao dari Komisi A pun melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Desa Oebau pada, Jumat (24/7/2020).

Kunker yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Rote Ndao, yakni  Feky Machiel Boelan, tersebut bertujuan untuk meninjau langsung fakta di lapangan atas laporan dari masyarakat setempat yang telah bersurat kepada DPRD Rote Ndao sejak pertengahan bulan Juli 2020 lalu. 

Dalam kunker tersebut, Komisi A DPRD Kab. Rote Ndao menemukan sejumlah temuan yang membenarkan laporan masyarakat, bahwa di duga telah terjadi banyak dugaan penyelewengan Dana Desa Oebau untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019, yang diantaranya adalah ;

Pertama terkait Pembangunan 1 unit Deker di Dusun Talilo tahun 2019 yang diduga banyak kejanggalan karna banyak item material pekerjaan yang jumlahnya tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya), juga Pembangunan 1 unit Deker di Dusun Letuak tahun 2018 yang sampai hari ini belum lunas pembayaran Upah HOK (Hari Orang Kerja).

Kedua, pembangunan 1 unit Embung di Dusun Ladaoen tahun 2018 yang tidak dipasang Papan informasi proyek, juga pembayaran HOK belum lunas. Bahkan masyarakat pekerja juga mengakui bahwa mereka tidak pernah tanda tangan kwitansi apapun terkait pembayaran HOK Proyek Embung tersebut. 

Ketiga, pembangunan 3 unit Sumur Gali di Desa Oebau Tahun 2019 yang ternyata hanya 2 unit yang terlaksana, itupun 1 unitnya adalah swadaya masyarakat. Yang juga pembayaran HOK masih belum lunas sampai saat ini. 

Keempat, pembangunan bantuan Rumah Layak Huni untuk 10 orang Penerima di tahun 2019. Namun masih ada 2 unit RLH yang masih banyak kekurangan materialnya. 

Kelima, pembangunan Jalan Perkerasan di lokasi Pertanian, Dusun Kosi Tahun 2019 yang juga dinilai pengerjaannya tidak sesuai spek karna jalan tersebut ternyata tidak tidak di gilas dengan alat berat Vibro, namun hanya di ratakan biasa saja menggunakan alat berat Eksavator yang akhirnya membuat kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan karna masih banyak material batuan dari tumpahan sirtu yang berserakan di permukaan jalan. 

Juga parahnya lagi, ternyata dalam pengerjaan jalan tersebut tidak melibatkan masyarakat sehingga anggaran untuk Upah HOK dari proyek tersebut tidak tahu kejelasannya seperti apa.

Atas semua temuan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Rote Ndao, Feky Machiel Boelan, SE mengaku kesal dengan kinerja Kepala Desa Oebau, yapi Kulle. Feky juga menjelaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil resmi Kades Oebau juga Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rote Ndao, serta Pihak Inspektorat Kab. Rote Ndao, guna meminta penjelasan mereka atas hal tersebut. 

“Tentu akan kita tindak lanjuti dengan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan memanggil pihak terkait, Dinas PMD, Inspektorat, Kecamatan, BPD dan lainnya. Karena fakta di lapangan, bahwa sejumlah pekerjaan fisik tidak sesuai spek dan atau RAB,” jelas Feky. 

Feky juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak segan untuk merekomendasikan temuan tersebut ke Aparat Hukum. 

“Karena itu Inspektorat dalam porsinya melakukan pemeriksaan jangan sampai ada main mata. Kita akan konfrontir pihak – pihak ini dan jika ada yg tidak beres dan mencurigakan akan kita rekomendasikan ke Aparat Hukum,” lanjut Feky menjelaskan. 

Untuk diketahui, dalam kunker tersebut Feky Boelan (Fraksi Hanura) sebagai Ketua Komisi A juga bersama sekretaris Komisi A, Zinzendorf Y Adu (Fraksi PDIP) serta para Anggota dari Komisi A lainnya, yakni ; Yance A Daik (Nasdem) Migel Beama (PKB), Achyar Mahmud (PKS) serta Helmy Tolla (PPP). 

Penulis: Daniel Timu

Editor: Jefri Tapobali

BKH Pertanyakan Alasan Kejati NTT Tidak Memproses Mantan Plt Dirut Bank NTT

KOTA KUPANG – Proses hukum yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi di kantor Cabang Bank NTT Surabaya tahun 2018  senilai Rp 149 miliar, yang merugikan negara Rp 127 miliar mendapat perhatian dari Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH).

BKH mempertanyakan kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak memproses Mantan Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, AS.

Menurut BKH, jika telah ada pengembalian uang, maka sudah menjadi bukti yang kuat.

“Kenapa mantan Plt Dirut Bank NTT tidak diproses,” kata BKH kepada wartawan di Kupang, Kamis (23/7/2020).

BKH meminta kejaksaan untuk menangani kasus ini secara profesional, bertanggungjawab, transparan, dan berani mengungkap kasus dugaan korupsi. 

“Penanganan kasus harus secara transparan, karena jika tidak, maka akan muncul dugaan adanya KKN dan kepentingan tertentu,” tegas politisi Demokrat ini.

Mantan Ketua Komis III DPR RI ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan perhatian terhadap kasus dugaan korupsi kredit macet Bank NTT ini. 

“Saya minta KPK lakukan supervisi terhadap kasus korupsi ini, karena mendapat perhatian serius dari masyarakat,” katanya.

Sebelumnya Kajati NTT, Yulianto mengaku ada tiga pejabat Bank NTT yang mengembalikan kerugian negara kredit macet Bank NTT. Namun, status mereka masih sebatas saksi. 

“Ini adalah bagian dari tekhnik penyelidikan, saya tidak akan sebut namanya, mereka masih sebatas saksi,” tegas Yulianto.

Kuasa hukum salah satu tersangka kasus kredit macet Bank NTT, Mumahad Ruslan, Haerudin Masarro menyebutkan mantan Plt Dirut Bank NTT, Absalom Sine menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari tersangka SS. 

“Saya dengar dari Dewi, stafnya SS,” katanya. 

Atas tuduhan itu, Absalom Sine telah mempolisikan Haerudin Masarro.

Untuk saat ini, sudah ada 10 tersangka yang ditetapkan Kejati NTT dalam dugaan korupsi penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi di kantor Cabang Bank NTT Surabaya tahun 2018.

7 orang pihak Debitur, 2 orang pihak internal Bank NTT, 1 tersangka lainnya merupakan staf Stefen Sulaiman.

Penulis dan Editor: Jefri Tapobali

Kejati NTT Tetapkan Dua Tersangka Kasus Kredit Macet Bank NTT Tepat di Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-60

KOTA KUPANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menetapkan 2 tersangka Kasus dugaan korupsi kredit macet Bank NTT cabang Surabaya senilai Rp 149 miliar, yang merugikan negara Rp 127 miliar.

Penetapan 2 tersangka ini bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang ke – 60 tahun, Rabu (22/7/2020). 

Kedua tersangka itu adalah mantan Wakil Kepala Bank NTT Cabang Surabaya, Bom Bom Suharso dan Dewi Susiana, staf Stef Sulaiman.

“Kami sudah lakukan gelar perkara tadi malam dan menetapkan dua tersangka baru kasus kredit macet Bank NTT cabang Surabaya,” kata Kepala Kejati NTT, Yulianto kepada wartawan.

Menurut Yulianto, ia telah memerintahkan penahanan terhadap tersangka Bom Bom Suharso dan mengejar Dewi Susiana yang belum diketahui keberadaannya.

“Kami masih mengalami kendala karena Dewi memiliki dua KTP. Setelah dilakukan pengecekan tersangka tidak berada di dua lokasi itu,” tandas Kajati yang hari ini merayakan Ulang Tahun ke-51.

“Dewi miliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi ini. Dewi bukan merupakan debitur ataupun pegawai Bank NTT,” tambahnya.

Dengan penetapan 2 tersangka ini maka total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini.

Kajati juga menjelaskan, berkas perkara delapan tersangka lainnya yang sudah ditahan dinyatakan lengkap (P21).

“Tinggal memperbaiki sedikit saja surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” pungkas mantan Kejari Waikabubak ini.

Penulis dan Editor: Jefri Tapobali