oleh

Kuasa Hukum Kang Asep Surati Kapolri Untuk Menindaklanjuti Kasus Kehilangan Uang Negara

KOTA KUPANG – Tommy Michael D. Jacob, SH selaku kuasa hukum Stefanus Jefons alias kang Asep menyurati Kapolri untuk menindaklanjuti kasus hilangnya uang negara di brankas balai diklat provinsi NTT yang terjadi pada tahun 2010 dan 2018.

Dalam surat itu, Tommy Jacob selaku kuasa hukum meminta Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti kasus tersebut agar pelaku yang merugikan keuangan negara dapat segera ditemukan dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kuasa hukum juga meminta agar Kapolri memeriksa mantan Kapolsek Maulafa, Margaritha Sulabessy.

Pasalnya sewaktu menjabat kasus ini tidak diselesaikan. Justru kliennya yang melakukan kritikan sebagai masyarakat di media sosial Facebook berakhir dengan Kriminalisasi.

“Kami merasa keberatan terkait kriminalisasi dengan pasal UU ITE yang diperiksa oleh bagian khusus siber Polda NTT, yang dilaporkan oleh mantan Kapolsek Maulafa terhadap klien kami,” ungkap Tommy Jacob dalam surat yang diterima media ini, Selasa (28/7/2020).

Menurut pengacara yang akrab disapa TJ ini, apa yang dilakukan oleh kliennya adalah bentuk kritikan terhadap kinerja Kapolsek Maulafa dalam menangani kasus itu.

“Kami heran, Kapolsek Maulafa saat itu sibuk melakukan kriminalisasi terhadap klien kami namun tidak sibuk dalam menemukan pelaku pencurian uang negara di balai diklat Provinsi NTT,” tandas TJ.

Ia menjelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi” dan pasal 2 ayat (2) huruf a berbunyi “Hak menaati, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi“. Pasat 2 ayat (2) huruf d berbunyi “Hak untuk memperoleh Jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum”. dan pasal 2 ayat (2) huruf e berbunyi “Hak untuk memperoleh pelindungan hukum”.

“Sesuai dasar hukum yang dijelaskan maka sangat beralasan hukum kritikan klien kami sebagai masyarakat terhadap kinerja Kapolsek Maulafa yang sampai saat ini belum menemukan pelaku dalam pengungkapan kasus yang merugikan Negara tersebut di Balai Diklat Provinsi NIT, namun perjuangan klien kami sebagai masyarakat melalui kritikan tersebut berakhir dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kapolsek Maulata saat itu,” sebut TJ.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda NTT Kombes Pol Yudi mengatakan berkas perkara yang ditangani Reskrimum Polda NTT sudah P21 sehingga telah dilimpihkan ke kejaksaan.

“Berkasnya sudah P21 sehingga kita limpahkan ke kejaksaan,” kata Kombes Pol Yudi AB Sinlaeloe di Mapolda NTT, Kamis (2/7).

Dalam perkara ini, Kang Asep diduga melanggar pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 750 juta.

Kasus ini bermula dari unggahan Kang Asep di Facebook akun Asep Jeff, yang menilai kinerja Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota tidak mampu menyelesaikan sejumlah kasus. 

Kasus yang dimaksud berupa pencurian brankas di Balai pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTT, dan kasus penganiayaan yang melibatkan Naning Jari.

Dalam unggahan itu, ia menyebut Polsek Maulafa tidak mampu menyelesaikan kasus pencurian brankas di balai BPSDM NTT senilai Rp 300 juta lebih, padahal menurutnya kasus itu sudah mempunyai indikasi petunjuk yang jelas, yang melibatkan orang dalam.

Dia juga mengunggah dua kasus penganiayaan dengan penyelesaian yang berbeda kemudian membandingkannya.

“Posting-an dibagikan ke akun Facebook, sehingga dibaca oleh umum yang mana menurut ahli telah menyerang harkat dan martabat Kapolsek Maulafa yang saat itu dijabat Margaritha R Sulabesi,” ujar Dir Reskrimsus Polda NTT.

Polda NTT sudah berupaya melakukan mediasi. Saat itu Kang Asep beralasan bahwa semua unggahannya itu merupakan bentuk kritikan kepada Kapolsek Maulafa. Kritikan itu berarti ia mempunyai kepedulian pada Polsek Maulafa.

Kapolsek kemudian meminta Asep Jef membuktikan semua tuduhan itu di hadapan tim mediasi. Sebab semua unggahan Asef Jeff tidak benar adanya. Dia memiliki semua bukti atas kasus yang dituduhkan kepadanya.

“Tidak ada rekayasa kasus, jika itu terjadi maka tidak ada P21. Semua kasus diselesaikan sesuai prosedur yang ada, jadi saya minta Kang Asep membuktikan semua ucapan itu,” ujar Margaritha Sulabesi.

Ia mengatakan, kritikan itu wajar, namun disertai dengan kata-kata yang diunggahnya itu, ‘baingao’, buta knop, dan rekayasa.

Margaritha menilai, unggahan Kang Asep di facebook merugikan dirinya. Publik terlanjur menghakiminya sebagaimana unggahan Asep Jeff. Publik menghakiminya sebagai seorang ‘Baingao (tolol)’, rekayasa kasus, dan buta knop (tidak paham aturan).

Dalam mediasi di Polda NTT, Kang Asep Jeff meminta maaf dan berjanji akan menghapus semua posting-an yang diunggah, serta mengklarifikasi ke publik melalui akun Facebooknya.

Margaritha menerima permintaan maaf dari Asep atas kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang sudah dilaporkan, namun tetap menyerahkan semua penyelesaian kasus melalui ranah hukum.

“Sejak awal saya sudah memberikan maaf, namun untuk memulihkan nama saya tetap melalui prosedur hukum dan saya tidak mencabut laporan saya,” tegas Margaritha. 

Penulis dan Editor: Jefri Tapobali

Komentar

Berita Terbaru