oleh

Gubernur Resmi Tanda Tangan Pemberhentian Gaji Bagi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Bersama Seluruh Anggota DPRD

-INDEX-19.111 views

ROTE NDAO – Tidak ada kata sepakat antara pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD Rote Ndao dalam pembahasan APBD 2020 berbuah sanksi pemberhentian gaji selama 6 bulan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Seluruh Anggota DPRD Rote Ndao.


Kegagalan penetapan APBD ini mengakibatkan Bupati harus mengeluarkan peraturan kepala daerah (Perkada) untuk menetapkan APBD.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B. Laiskodat, mengaku telah menandatangani sanksi tersebut. 

“Bagi DPRD dan Bupati tahun ini tidak makan gaji selama enam bulan. Saya sudah tanda tangan surat hukuman kepada pemerintah kabupaten Rote Ndao dan DPRD agar dua-dua tidak makan gaji selama enam bulan karena salah tidak bahas anggaran dengan baik. Enam bulan ini mulai bulan juli sampai Desember 2020,” ungkap Laiskodat saat meresmikan Cottage dan Resto Mulut Seribu, Desa Daima, Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao, Senin (15/6/2020).

Menurut Laiskodat, gaji akan kembali diterima pada Januari 2021.

“Tahun depan bahas tidak jadi lagi, tidak terima gaji lagi. Jadi tolong dibahas dengan baik dan benar saya sudah teken kemarin, sebelum saya datang itu satu hadiah juga,“ tegas Laiskodat.

Laiskodat menegaskan hal ini menjadi catatan buat Pemkab dan DPRD agar tidak boleh terjadi lagi. Pasalnya dengan kondisi anggaran yang pas-pasan tidak akan dapat membantu pembangunan di daerah.

“Kita tidak bisa mengupgrade mimpi-mimpi dan kita terus stabil disitu dalam keadaan tidak ada apa-apa. Stabil dalam keadaan lagi lapar, stabil dalam keadaan miskin namanya stabil dalam kemiskinan itu tidak boleh,” tandas politisi NasDem ini.


Laiskodat meminta Bupati bersama DPRD harus mendesain anggaran devisit, tidak boleh berimbang. Sebab berimbang itu pada daerah yang sudah makmur, kalau daerah miskin tidak boleh dan jangan desain itu berimbang.

“Berimbang artinya bupati tidak kerja, kalau berimbang DPRD tidak memberikan tugas kepada Bupati untuk bekerja, itu sudah ada uang tidak perlu kemana-mana sudah aman. Tetapi  Kalau devisit dia wajib cari,” pinta Laiskodat.


Laiskodat menjelaskan, Devisit  sesuai dengan undang-undang boleh devisit  3 persen dari pada total APBD.


“NTT melampaui itu, sejak saya jadi gubernur telah melampaui undang-undang dan hanya bisa mendapat izin pemerintah pusat,” ucap Viktor. (*/DS)

Komentar